Diduga Bermasalah, KPK Diminta OTT Penyelenggara Negara Yang Ikut Politik 2018

Diduga Bermasalah, KPK Diminta OTT Penyelenggara Negara Yang Ikut Politik 2018
[JAKARTA] – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melakukan OTT terhadap penyelenggara negara yang diduga kuat telah melakukan korupsi di daerah, namun saat ini ikut dalam perhelatan politik di 2018 mendatang. Tidak saja itu melainkan juga partai pengusungnya yang diduga ikut dalam dugaan gratifikasi. Demikian salah satu point penting yang disampaikan Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa, kamis (14/12).
Gabriel menjelaskan, Pemerintah Pusat melalui Nawacita ingin mempercepat membangun  daerah-daerah terdepan NKRI seperti NTT agar maju dan sejahtera namun fakta membuktikan, bahwa pengucuran bantuan untuk pembangunan di NTT selalu dikorupsi bersama-sama dan diduga kuat konspirasi eksekutif, legislatif dan yudikatif mulai dari Pusat hingga ke NTT!
Diuraikan, sungguh miris ternyata Korupsi kian menambah beban kondisi “kemiskinan sepanjang masa” di masyarakat NTT. Korupsi berjamaah dan telah merampas hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat NTT.Korupsi adalah PELANGGARAN HAM yang sangat serius. Memerangi KORUPSI berarti menegakkan HAM.
“Kami terpanggil kembali untuk menyelamatkan masyarakat NTT yang sebentar lagi genap 59 tahun tepatnya 20 Desember 2017, maka kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK NTT), menegaskan pertama, Mendesak Kejati NTT dan Kejari Waikabubak segera tangkap dan proses hukum Tersangka Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah di Weekuri, Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya yakni Imanuel Horo,SH seperti dilansir Pos Kupang,18 Agustus 2017”, Kata Gabriel Goa.
“Kedua, mendesak KPK RI segera tangkap dan memproses hukum Pelaku dan Auktor Intelektualis Korupsi Dana APBN, APBD, DAK, dana desa, bantuan sosial, kesehatan dan bencana alam di NTT!
Ketiga, mendesak KPK untuk melakukan OTT terhadap Penyelenggara Negara yang ikut dalam Pemilukada 2018 dan Parpol Pengusungnya yang diduga kuat terlibat gratifikasi!
Keempat, mendukung dan siap mendampingi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) salahsatunya adalah Thomas Didimus Ola Tokan,ST dan Pengusaha (Kontraktor) yang bersedia menjadi Justice Collaborator dalam mengungkap Auktor Intelektualis Tindak Pidana Korupsi! “Menuju NTT Bersih. [fren_lutrun]
Tags: ,
banner 468x60