Ferry Kase Dukung Pemerintah Daerah Usulkan RUED

JAKARTA – Anggota DPR RI, asal Partai Hanura, Ferry Kase, SH memberi dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyusunan program Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) untuk kepentingan masyarakat. Ia juga meminta agar keseriusan ini lebih memperhatikan kepentingan rakyat di wilayah perbatasan.

Sebelumnya, melalui Dewan Energi Nasional (DEN) Komisi VII DPR RI juga telah menegaskan hal tersebut, mengingat banyak daerah tertinggal di Indonesia, lebih khusus kawasan perbatasan yang sampai hari ini masih kesulitan menggunakan energi untuk kebutuhan hidup setiap hari.

“Kami apresiasi pihak DEN tentang upaya ini, dengan maksud agar kesenjangan yang begitu besar di masyarakat akibat sulitnya menggunakan engeri itu bisa secepatnya terselesaikan. Kalau kita kaitkan dengan problem daerah perbatasan, maka jauh lebih sulit”, demikian kata Ferry Kase, SH, Anggota DPR asal Provinsi NTT ketika di wawancarai wartawan di ruang komisi VII, pada rabu (20/9).

Pada kesempatan itu ia menjelaskan, berdasarkan rapat bersama Dewan Energi Nasional, setidaknya ada tiga point penting yang dilihat saat itu yakni pada tahun 2007, ada 10 provinsi sudah menganggarkan RUED di daerahnya. Sedangkan 16 provinsi antara lain, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Sumsel, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Babei, DIY, Jatim, Bali, Sulsel, Sulbar, Kalbar, Kaltim termasuk Provinsi NTT yang sudah membicarakan hal ini namun belum ada dalam anggarannya. 8 provinsi lainnya belum aktif.

“Kami melihat upaya yang dilakukan DEN ini sudah baik. Ya. Tinggal saja bagaimana pemerintah daerah melihat ini sebagai kesempatan untuk menyelesaikan kesenjangan yang terjadi selama ini. Di NTT itu daerah yang masuk dalam kategori miskin, tertinggal lebih khusus berbatasan dengan negara tentangga harusnya pemerintah lebih memperhatikan itu”, jelas Ferry.

Ia menambahkan, adapun tiga point penting yang menjadi kesimpulan antara Komisi VII dan Dewan Engeri Nasional antara lain, Komisi VII meminta Ketua DEN secepatnya melakukan langkah-langkah konkrit dan mendorong percepatan penyusunan Rencana Umum Engeri Daerah. Kedua, Komisi VII juga meminta Ketua DEN untuk melakukan sosialisasi Rencana Umum Energi Nasional lebih intensif di daerah-daerah dengan melihatbat seluruh pemangku kepentingan, dan ketiga Komisi VII juga meminta DEN agar memastikan RUED di seluruh daerah sinkron dengan Rencana Umum Engeri Nasional. [fren]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *