Ingin Perubahan Untuk Maluku, Putuskan Satu Generasi

Oleh. Freni Lutruntuhluy, S.Pd

Freni Lutrtuntuhluy

Euphoria politik menyongsong setiap pergantian kemepimpinan termasuk di lembaga legislative selalu saja bermunculan banyak ide dan gagasan untuk membangun suatu wilayah pemerintahan. Dari menggunakan pendekatan teori politik hingga “kekerasan politik” kerap dipakai sebagai alasan mengatasnamakan demokrasi untuk rakyat.

Ada hal yang menurut saya selama ini masih mengganjal dalam retorika politik ini. Mereka yang berteriak dimana-mana dengan berbagai pendekatan teori maupun prakmatisme polik tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak lebih kuat dari hegemoni structural kekuasaan termasuk itu dalam lingkaran birokrasi partai politik. Mereka lupa bahwa kekuatan politik masih bertumpuh pada kekuatan capital itu sendiri yang pada intinya masih didominasi pada lingkaran kekuasaan dimaksud. Apa jadinya? Teori sekuat apapun, belum mampan merubah kultur dan budaya politik yang terjadi.

Perlu dipahami bahwa mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan itu, ketika hari ini topic persiapan pemilihan legislative di tahun 2019 mendatang mulai dibicarakan, berbagai langkah dan persiapan dilakukan hanya untuk bagaimana menjaga posisi dan kekuasaan itu tidak jatuh ketangan orang lain. Artinya, termasuk kebijakan melalui perangkat aturan dan Undang-Undang dan partai politik adalah insrumen yang ampuh menerapkan itu. Itu sebabnya mengapa ketika kita berbicara tentang kebijakan dan Undang-Undang, maka sama halnya dengan membicarakan mereka-mereka yang sementara menjaga posisi itu sendiri. Begitulah para politisi yang termakan usia berbicara tentang negeri ini.

Melalui tulisan ini, perlu saya sampaikan kepada rakyat bahwa ada beberapa factor penting yang selama ini masih menjadi batu sandungan dalam perjuangan generasi-generasi baru dalam kategori orang selama ini peduli terhadap rakyat tetapi terbentur dengan apa yang saya sebutkan itu. Adapun faktornya antara lain, pertama; rakyat masih melihat momentum politik itu berorientasi pada uang dan barang sebagai alat atau bentuk-bentuk kepercayaan yang diterima dengan akal sehat. Artinya, ketika orang-orang yang masih menduduki kursi kekuasaan (parpol,legislative) hadir di rakyat, mereka akan selalu memanjakan rakyat dengan bentuk-bentuk itu, sedangkan rakyat sendiri tidak mengetahui bahwa apakah orang tersebut memiliki kemampuan atau tidak.

Kedua; rakyat seringkali tidak sadar betapa pentingnya suara mereka yang ditunjukan pada pesta demokrasi adalah kesempatan untuk merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Artinya hakekat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itulah yang dimaksudkan. Itu kurang dipraktekan secara baik oleh rakyat sendiri.

Pada konteks politik hari ini terlihat bawha ketidakpercayaan rakyat masih begitu tinggi terhadap para pemegang kekuasaan termasuk di lembaga partai politik. Oleh sebab itulah, mungkin sifat balas dendam rakyat itu terjadi pada saat dimana proses politik itu berlangsung. Rakyat membalas dendam dengan menekan kepentingan rakyat yang harus dijawab dengan berbagai bentuk (uang, barang, dan lainnya).

Tulisan yang saya angkat dengan topic “Ingin Perubahan Untuk Maluku?, Putuskan Satu Generasi” ini sebetulnya ingin menyadarkan kepada kita untuk bagaimana melihat satu kesempatan itu begitu berarti dan harus digunakan secara baik. Maksudnya adalah, jika hari ini, sikap para pemegang kekuasaan itu masih terus mempertontonkan perilaku seperti itu, namun tidak begitu banyak yang mereka lakukan, maka sikap rakyat hari ini harus bisa memutuskan satu mata rantai atau satu generasi diatas yang selama ini selalu menjegal orang lain yang memiliki kepedulian.

Ada dua alasan mendasar tentang pernyataan ini harus saya sampaikan kepada public, lebih khusus untuk provinsi Maluku. Pertama; para legislator asal Maluku, tidak cukup memiliki power di lembaga parlemen untuk membawa satu perubahan di Provinsi Maluku dalam usulan-usulan pembangunan. Mengapa? Mungkin juga factor penyebabnya adalah terbatasnya sumber daya pikir dan kreatifitas perencanaan dan inovasi, sehingga pembangunan yang terjadi di Maluku hanyalah sikap pemerintah pusat yang dirancang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat sendiri dan bukan dari hasil pikir atau aspirasi murni rakyat melalui lembaga legislative tersebut.

Kedua; Anggota DPR harus menyadari bahwa asumsi pemerintah dalam pembagian anggaran Negara ke setiap daerah salah satu alasan adalah jumlah penduduk. Maluku, dengan jumlah penduduk yang tergolong kecil itu, tentu tidak mendapat anggaran yang maksimal untuk menjawab begitu banyak keinginan rakyat. Dengan asumsi ini, anggota DPR sebagai lembaga perwakilan harus berupaya dengan cara lain untuk tidak begitu tergantung dengan pola yang diterapkan pemerintah. Artinya, harus ada inovasi dan intrumen lain yang dilakukan untuk mendorong sector-sektor potensial di Maluku dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat itu sendiri. Dengan demikianlah, rakyat tidak begitu berharap kepada alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Sumber Daya Alam di Daerah Dikelolah Oleh Negara

Masyarakat Maluku harus menyadari bawha konsentrasi pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam yang langsung dikuasai dan dikelolah oleh Negara adalah tidak semuanya menjadi perjuangan anggota DPR. Mengapa? Karena tanpa DPR membicarakan hal itu, Negara telah mengetahui itu untuk diatur. Hanya saja, peran pemerintah daerah secara langsung dibatasi dengan undang-undang. Dengan demikian, pendapatan untuk daerah tidak seperti yang diharapkan. Artinya jadinya? Hasilnya akan diserahkan kepada Negara dan Negara sendiri yang akan membagikan itu. Ini yang saya katakan bahwa tidak ada terobosan yang berarti dilakukan, kecuali mereka mengatasnamakan rakyat dan berbicara seadanya. Dengan demikian, potensi SDA Maluku hanyalah kenangan.

Berdasar pada fakta-fakta itu, pertanyaannya adalah, apakah kita masih bisa mempertahankan sebagian dari mereka yang masih duduk di lembaga legislative. Ya mungkin saja bisa tapi tidak semuanya, atau juga bisa seluruhnya diganti dengan wajah baru. Yang pasti bahwa jika yang selama ini terjadi adalah ada hegemoni kekuasaan yang membatasi orang lain untuk berkarya, maka sekiranya saat ini pemikiran seperti itu harus dihilangkan. Rakyat harus pahami bahwa politik saat ini telah membuka mata bahwa orang-orang yang memiliki hati yang tulus untuk membangun rakyatnya masih antrian dalam setiap momen politik.

Selamat berpesta demokrasi.

Freni Lutruntuhluy,S.Pd (Bakal Calon Legislatif 2019 – 2024 )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *