Komisi I DPR Diminta Meratifikasi Konvensi ASEAN Tentang Perempuan dan Anak

[ JAKARTA ] – Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) bersama Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia serta Jaringam Relawan untuk Kemanusiaan mendesak DPR segera meratifikasi konvensi ASEAN melawan perdagangan Manusia khususnya perempuan dan anak. Demikian Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa menjelaskan hal ini di Jakarta, kamis, (5/10).

Adapun point penting yang didesak, pertama, Komisi I DPR RI segera meratifikasi Konvensi ASEAN melawan Perdagangan Manusia khususnya Perempuan dan Anak. Kedua, mendesak Komisi I dan Presiden Jokowi menjadikan NTT yang saat ini Provinsi Darurat Human Trafficking menjadi pilot program implementasi Ratifikasi Konvensi ASEAN melawan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak. Ketiga, mendesak Kapolri segera bekerjasama dengan Polisi Diraja Malaysia memimplementasikan Konvensi ASEAN melawan Perdagangan Orang dengan memproses hukum Pelaku dan Aultor Intelektualis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) baik di NKRI maupun di Malaysia, tegas Gabriel Goa, sekaligus Koordinator POKJA MPM.

Pada sisi lain, ia menjelaskan misalkan saat ini Korupsi di Nusa Tenggara Timur sudah masuk dalam kategori darurat seperti human trafficking. Kejahatan korupsi sama dengan kejahatan human trafficking merupakan pelanggaran HAM berat karena telah menjarah hak-hak ekonomi rakyat dan memperkosa harkat dan martabat hakiki manusia.

Dengan realitas persoalan seperti itu, menurutnya PADMA Indonesia terpanggil untuk menyelamatkan masa depan rakyat Nusa Tenggara Timur, dengan demikian, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi menyatakan, pertama mendukung total KPK RI, Kejaksaan RI,Kepolisian RI dan Pengadilan untuk menindak tegas dan memproses hukum serta menghukum seberat-beratnya Pelaku dan Auktor Intelektualis Tindak Pidana Korupsi tanpa pandang bulu di NTT.

“Kedua, mendesak KPK RI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Komnas Ham RI dan Ombudsman RI mengawasi dan menindak tegas disertai memproses hukum dan menghukum seberat-beratnya Aparat Penegak hukum di NTT yang diduga kuat menjadi alat kekuasaan baik pemerintahan maupun parpol dengan mengorbankan kepada PPK dan Pengusaha. Diduga kuat penegakanhukum menajam ke bawah dan menumpul ke atas. Ketiga, siap mendampingi korban kambing hitam tindak pidana korupsi seperti PPK dan Pengusaha di NTT agar dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, KOMNAS HAM dan KPK RI sebagai Justice Collaborator. Keempat, mengajak Lembaga-Lembaga Agama, Tokoh-Tokoh Masyarakat, LSM dan Pers untuk bekerjasama melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap Aparat Penegak Hukum di NTT  yang menangani perkara”, jelas Goa menambahkan. [tim/ji]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *