Komisi III DPR RI Diminta Panggil Kapolda NTT

Komisi III DPR RI Diminta Panggil Kapolda NTT
[Jakarta] – Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia akan meminta Komisi III DPR RI untuk mendesak Kapolda NTT segera mempertanggunjawabkan kasus Bandara Turerelo yang melibatkan Marianus Sae.
“Kami membaca berita Pos Kupang.com Rabu, 27 Desember 2017 sangat menarik untuk dibedah secara hukum dan ham. Kapolda NTT Irjen Pol Agung Sabar Santoso menyatakan kasus pemblokiran Bandara Turelelo Soa Ngada oleh Bupati Ngada Marianus Sae telah dihentikan. Kasus penutupan bandara ini dinyatakan SP3 karena tidak cukup bukti”, ini pernyataan Kapolda kata Gabriel Goa kepada jangkaindonesia.com, kamis (28,12).
Gabriel menjelaskan, “terkait kasus ini maka kami dari Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), pertama mendesak Kapolda NTT memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai hilangnya Barang Bukti berupa handphone dan Sim Card milik Marianus Sae dan Hendrikus Wake yang hingga kini belum diketahui keberadaannya dan belum diserahkan kepada PPNS Kemenhub (secara administrasi masih dalam status penyitaan oleh Penyidik Polda NTT).
Kedua, mendesak Kapolri copot Kapolda NTT karena tidak profesional dan maladministrasi karena tidak menyerahkan Barang Bukti ke PPNS Kemenhub untuk diproses sesuai dengan UU Penerbangan. ketiga, mendesak Komisi III DPR RI untuk meminta pertanggungjawaban hukum dari Kapolda NTT.
Keempat, mendesak Komnas Ham memanggil Kapolda NTT dan Menhub karena penegakan hukum hanya tajam ke bawah (Satpol PP sudah dipenjara) dan menumpul ke atas (Aktor Intelektualisnya bebas). begitu kata Gabriel Goa.
Sementara itu, Kapolda NTT sampai berita ini diturunkan belum bisa dihubungi dikarenakan liburan natal dan tahun baru yang masih berlangsung. (fren)
Tags: ,
banner 468x60