Menjegal Lawan di Jalur Hukum Bukan Cara Yang Etis

Oleh. Fren Lutrun

Fakta politik di Provinsi Nusa Tenggara Timur hari ini menunjukan adanya banyak gebrakan yang dilakukan para politisi dan elit-elit partai untuk mencoba menjegal calon-calon tertentu dalam proses politik menyongsong seleksi cagub di beberapa Partai. Mereka lupa bahwa dengan cara itu justru menunjukan belum adanya kematangan dan kedewasaan dalam berpolitik apalagi hanya sekedar menggiring opini public.

Dua orang bakal Calon Gubernur NTT belakangan terus dihembuskan isu-isu menyesatkan oleh para elit partai dan media antara lain, Melki Laka Lena dari Partai Golkar dengan kemasan isu mendapat kucuran dana dari Setya Novanto atau datangnya dari kasus E-KTP dan Daniel Tagu Dedo yang didukung Partai PDIP dengan opini yang dimainkan dalam kasus pengadaan Infrastruktur Information Technology (IT) di bank NTT. Dua bakal calon Gubernur ini benar-benar mendapat tamparan opini yang sangat menyesatkan.

Dalam persoalan ini, kemudian menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan berpendapat bahwa terlepas dari belum adanya kepastian hukum, kasus-kasus ini sengaja diangkat ke permukaan mengingat semakin dekat para calon Gubernur akan mendapat rekomendasi Partai misalkan di PDIP ada Daniel Tagu Dedo yang masih mengantri keputusan partai. Dengan cara ini, bisa dijadikan alasan kuat untuk membatasi rekomendasi itu agar jatuh ke tangan calon lainnya.

Dalam hal ini, banyak pihak menilai bahwa para elit partai dan politisi itu seperti kehabisan strategi dalam menjatuhkan lawan sepeti Daniel Tagu Dedo dan Melki Laka Lena yang sekarang diusung oleh Partai Golkar. Alangkah lebih etis jika mentajuhkan lawan politik berada pada tataran konsep, visi, misi dan program membangun NTT lebih terhormat daripada sekedar menggunakan jalur hukum yang belum ada kepastiannya. Situasi ini oleh sebagian kalangan menilai semacam sebuah sandiwara tanpa ada sutradaranya.

Beberapa hari lalu, misalkan Calon Gubernur Melki Laka Lena diberitakan salah satu portal berita yang tidak memiliki alamat dan kepemilikan yang jelas membongkar bagaimana keterlibatan MLL dalam kasus yang menimpa Setya Novanto. MLL dalam ulasan media itu bener-benar terseret secara sosial dan membutuhkan waktu MLL mengklarifikasi persoalan itu. Lain cerita dengan Daniel Tagu Dedo yang digiring seakan-akan menjadi orang yang paling bersalah dalam kasus di Bank NTT. Daniel baru saja diperiksa dalam status sebagai Saksi, namun ini terasa dibesar-besarkan dan mulai diolah oleh sejumlah elit partai tidak lain menjadi alasan membatasi rekomendasi itu tidak jatuh ke tangan Daniel. Mereka lupa bahwa perjuangan memenangkan Partai dalam proses pilgub masih menjadi pekerjaan paling berat.

Secara politik, Daniel sendiri merasa tidak ada soalnya dalam kasus Bank NTT itu. Ia menilai proses hukum yang terjadi di Kejaksaan Tinggi adalah langkah yang baik agar rakyat NTT sendiri melihat secara jelas bagaimana perannya dalam kasus itu. Sebagai Direktur Bank, ia tidak secara langsung mengurus hal yang menjadi bagian pihak lain. Tanggungjawab memberi arahan tentu dilakukan namun tidak dalam perannya secara langsung.

Di editorial ini, sengaja kami ingatkan para penegak hukum agar lebih hati-hati melihat kasus bank NTT. Dalam banyak hal, Jaksa juga harus banyak belajar tidak sekedar melihat obyek dan pasal-pasal dalam aturan hukum hanya sekedar menyeret orang masuk dalam terali besi, tetapi lebih dari itu Jaksa harus belajar dan melihat bagaimana resiko hukum untuk dirinya ketika yang ditetapkan itu adalah orang yang tidak bersalah. Ini lebih fatal. Beberapa kasus di NTT sudah terbukti bagaimana Jaksa salah menetapkan orang menjadi tersangka.

Proses pengadaan Lisensi Microsof di bank NTT itu harus juga lihat bagaimana peran bank dan bagaimana system yang berlaku dalam penggunaan satu perangkat senejenis itu. Sepengetahuan kita, pembelian serial number dalam satu perbankan tidak dalam bentuk barang yang nyata seperti perangkat CD atau lainnya, melainkan sertifikat licensinya yang diterima. Proses penggunaannya juga tidak seperti lasimnya pihak lain menggunakan perangkat itu.

“biasanya di Bank, mereka belikan sertifikat serial numbernya. Nanti setelah seluruh perangkatnya digunakan secara online, disana mereka menemukan perintah untuk mengapgreed yang terbaru untuk penggunakan suatu perangkat termasuk Microsoft itu. Disitu, akan ada perintah untuk memasukan serial number yang dibeli itu. Ini berdanya dengan orang yang menggunakan perangkat tetapi tidak dalam bentuk aslinya. Hal inilah yang menurut saya, Jaksa harus tau itu. Beda dong”, kata salah satu rekan media ini di Jakarta.

Demikian editorial ini kami buat sekedar untuk mengimbangi isu-isu yang tidak sehat menyongsong proses seleksi para Calon Gubernur NTT yang ada di partai-partai politik. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *