Ombudsman dan Komnas HAM Diminta Pelajari Kasus Pelni Kupang

Ombudsman dan Komnas HAM Diminta Pelajari Kasus Pelni Kupang
[JAKARTA] – Persoalan yang dihadapi masyarakat Maluku terkait kinerja PT Pelni Kupang yang menelantarkan penumpang sampai akhir tahun ini dinilai sebagai hal serius dan harus ditelusuri oleh Komisi Hak Asasi Manusia dan Ombusman.
“Meskipun persoalan sudah selesai, tetapi ini harus dipikirkan dalam hal melihat sejauhmana kinerja Pelni. Ini soal hak masyarakat mendapatkan pelayanan dan Pelni sebagai operator harus ditelusuri dimana titik persoalannya sehingga kedepan tidak terjadi lagi”, kata Direktur Lembaga Hukum dan Ham Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia, Gabriel Goa kepada jangkaindonesia.com, rabu, (13/12).
Dijelaskan, sebagai lembaga yang selama ini mengawal persoalan rakyat ia mendukung penuh langkah yang ditempuh Keluarga Besar Maluku yang telah melakukan aksi terhadap PELNI NTT terkait mengabaikan pelayanan publik dalam bidang pelayaran di wilayah Indonesia Timur.
“PELNI  bisa dilaporkan ke KOMNAS HAM dan OMBUDSMAN karena melanggar HAM dan Maladministrasi! Selain itu, PELNI juga tidak menjalankan Nawacita Program Jokowi”, tegas Goa.
“Kita berterima kasih kepada Pak Farry Francis yang telah menyelesaikan persoalan ini dengan Baik sehingga masyarakat Maluku akan terlayani dan berangkat hari jumat ini”.
Namun, Gabriel menegaskan beberapa point untuk bisa diselesaikan. “Pertama, mendesak PELNI NTT segera menyiapkan kapal melayani masyarakat yang ditelantarkan, Kedua, mendesak Ombudsman RI NTT untuk segera mengambil tindakan terhadap PELNI NTT yang diduga kuat melakukan Maladministrasi! Ketiga, mendesak Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Anggota DPR RI Dapil NTT Farry Francis segera meminta pertanggungjawaban Menteri Perhubungan RI terkait kasus PELNI di NTT”, demikian pernyataan Gabriel Goa, Direktur PADMA INDONESIA sekaligus Koordinator KOMPAK NTT (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Nusa Tenggara Timur). [Fren Lutrun]
Tags:
banner 468x60