Politisi Demokrat Minta Polisi Gelar Perkara Terbuka

Politisi Demokrat Minta Polisi Gelar Perkara Terbuka

ENDE, JANGKAINDONESIA.COM- Setelah beberapa waktu lalu Praktisi Hukum Titus M Tibo SH meminta Penyidik Kepolisian Resor Ende melakukan Gelar Perkara Terbuka jika Kasus Dugaan Gratifikasi yang melibatkan Delapan Oknum Anggota DPRD Ende dianggap belum cukup Bukti kali ini Permintaan Gelar Perkara terbuka krmbali di sampaikan Sekretaris PUSAM Indonesia Oskar Vigator.
Kepada Wartawan Oskar Mengatakan alasan belum cukup bukti terkait kasus Dugaan Gratifikasi yang melibatkan 8 Oknum Anggota DPRD Ende yang di sampaikan Kapolres Ende senin 11/12 sesungguhnya sangat tidak masuk akal.
Lanjut Oskar Polisi pada tahun 2015 sudah menyita sejumlah Berkas antara lain Surat Perinta Perjalanan Dinas dan juga Kwitansi Penyerahan Uang serta pengembalian dari Oknum Anggota DPRD kepada Pihak PDAM apakah itu bukan merupakan Bukti awal untuk di jadikan dasar melanjutkan Penyelidikan Kasus tersebut.
Dia menjelaskan DPRD adalah Unit Entitas Pengelola Keuangan dimana untuk melakukan Perjalanan Dinas biasanya Keuangan di siapkan oleh Sekretariat DPRD bukan lembaga lain.
Pertanyaan kita apakah untuk Perjalanan Dinas konsultasi RANPERDA Penyertaan Modal tidak memiliki Alokasi Anggaran sehingga DPRD harus meminta Pihak PDAM menyiapkan Dana perjalanan.
“Ini baru terjadi di DPRD Ende dimana DPRD melakukan Pembahasan sampai pada Konsultasi sebuah Ranperda meminta kepada BUMD dalam Hal ini PDAM untuk mengeluarkan sejumlah Dana.”kata Oskar.
Oskar Menilai Pernyataan Kapolres Ende senin 11/12 di hadapan Para Peserta Aksi Damai dari GERTAK Flores Lembata bahwa belum ada bukti yang kuat untuk melanjutkan kasus Dugaan Gratifikasi Penyertaan Modal Ke PDAM Ende yang melibatkan 8 Oknum Anggota DPRD adalah Pernyataan yang sangat Gegabah dimana Penyidik belum melakukan Apapun tetapi Terkesan lebih dahulu Pasrah.
“Untuk menghindari Tudingan Buruk terhadap Kinerja Institusi Polres Ende saya sarankan secepatnya di lakukan Gelar Perkara secara terbuka dengan Menghadirkan Praktisi Hukum,Akademisi,Jaksa,Hakim dan Kepolisian Sendiri”
Senada dengan Sekretaris PUSAM Indonesia Oskar Vigator, Politisi Partai Demokrat Kabupaten Ende J.F Lama Mana juga meminta Kepolisian untuk lebih trasparan dalam menangani Kasus Dugaan Gratifikasi yang melibatkan 8 Oknum Anggota DPRD Ende.
“Sudah saatnya Polisi harus melakukan Gelar Perkara terbuka untuk menghidari berbagai Dugaan dan Preseden Buruk di tengah Masyarakat terkait Kinerja Polres Ende termasuk adanya pernyataan Bahwa Polisi hendak menguburkan kasus Dugaan Gratifikasi tersebut ” Tegas Lama Mana.
Gelar Perkara Terbuka penting di lakukan agar bisa terbuka kasus tersebut apakah Kwitansi pengembalian dan sejumlah Bukti lain yang sudah di sita oleh Polisi tahun 2015 tersebut bukan merupakan Bukti awal atau tidak, dari sana akan mendapat masukan dari berbagai Pihak antara lain Praktisi Hukum, Akademisi, Jaksa ,dan juga Hakim perlu di undang” kata Lama Mana.
Hal lain yang patut di pertanyakan adalah kepada tahun 2015 Polisi dengan serta merta menyita Dokumen dan memeriksa Pihak PDAM kalau akirnya Polisi justru mengatakan Tidak Cukup Bukti yang Kuat.
Pengembalian Keuangan oleh 8 Oknum Anggota DPRD di duga menjadi alasan tidak ada kerugian Negara tetapi Pertanyaan kita apakah Perbuatan mereka di Benarkan secara Hukum ? Tegas Lama Mana.( Red).

Tags:
banner 468x60